Site Loader
Toko Kitab

Belum selesai umat Islam di Indonesia digegerkan dengan berbagai isu yang terjadi akhir-akhir ini mulai polemik disertasi yang melegalkan perzinaan, kerusuhan di Papua, pemindahan ibukota, kenaikan harga listrik, BPJS, dan lain-lain, gelombang liberalisme dan pencekikan kehidupan umat Islam masih terus terjadi dan bahkan semakin terlihat jelas. Bergulir isu tentang Kemenag akan menghapus materi perang dalam pelajaran Sejarah Islam pada 2020. Alasannya untuk menumbuhkan jiwa Islam yang toleran dan menghapus stigma bahwa Islam adalah agama peperangan. Kemenag lalu mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar dan mereka hanya akan “merubah sudut pandang sejarahnya” saja. Klarifikasi inipun sebetulnya bermasalah. Pernahkah sejarah peperangan Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama dan para Shahabatnya melawan kaum Musyrikin dan Ahli Kitab yang sudah berjalan selama ini membuat generasi Islam kita menjadi anarkis, radikal, bahkan teroris? Merubah sudut pandang sama saja menganggap bahwa Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama dan para Shahabat mengajarkan radikalisme dan intoleransi. Na’udzubiLlahi min dzalika.

Selain itu, muncul film The Santri yang isi trailer-nya saja sudah menggegerkan umat Islam khususnya kaum pesantren salaf karena sarat muatan liberalisme dan budaya yang sama sekali bukan budaya santri seperti adegan dua wanita berkerudung mengantarkan tumpeng pada acara kebaktian di gereja, dua santri laki-laki dan perempuan berduaan di tengah hutan, percampuran laki-laki dan perempuan bukan muhrim dengan adegan rangkul-rangkulan. Adegan-adegan yang sangat kental budaya kebarat-baratannya dan sangat kontras dengan budaya di pesantren salaf. Sayangnya, PBNU telah menjadi sponsor dari film tersebut dan Said Aqil sendiri yang menjadi promotor film tersebut bersama dengan sutradaranya Livi Zheng yang notabene seorang Cina dan non-Muslim. Akhirnya, mereka yang mengkritik film tersebut diserang habis-habisan oleh kaum pemuja organisasi tanpa kenal substansi NU dengan teriakan “anti-NU”, “kaum radikal”, dan hujatan-hujatan omong kosong mereka yang tidak didasari dengan ilmu.

Yang menggemparkan jagad Indonesia, munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) P-KS, KPK, Revisi KUHP, dan beberapa lainnya yang isinya sangat merugikan bangsa Indonesia. Muncullah penolakan dari berbagai elemen masyarakat khususnya mahasiswa yang turun ke jalan beramai-ramai menolak rencana pemerintah tersebut. RUU tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa rezim Jokowi sekarang ini tidak lagi memikirkan rakyatnya dan hanya ingin menang sendiri dengan mengebiri eksistensi KPK yang telah menghantui para koruptor berdasi selama ini, ketimpangan hukum yang tajam kepada wong cilik namun tumpul terhadap para koruptor, kriminalisasi para pengkritik pemerintah dan presiden apapun alasannya, legalisasi zina dan LGBT, dan masih banyak lagi. Rezim Jokowi menjadi rezim Orde Baru Kedua dan rezim Fasis yang banyak membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya dengan kenaikan tarif listrik, BPJS, jalan tol, bahan bakar, dan pengurangan jumlah penerima KIS dan KIP. Liciknya, semua itu dilakukan secara diam-diam dan ditutupi dengan berbagai slogan seperti Islam Nusantara, Perang melawan Radikalisme, dan lain-lain.

Fasisme rezim Jokowi ini semakin terlihat dari sikap mereka menanggapi aksi demo besar-besaran oleh para mahasiswa. Wiranto dkk dengan mudahnya selalu mengatakan bahwa demo ini disusupi dan dimotori oleh kaum radikal dan pejuang khilafah yang ingin melakukan makar dan merongrong negara. Sikap tidak mau berkaca diri terhadap apa yang mereka lakukan dan selalu menyalahkan para pengkritiknya inilah yang menjadikan rezim Jokowi dianggap sebagai rezim Orba kedua.

Khilafah/Imamah adalah Ajaran Islam

Beberapa tahun belakangan istilah khilafah semakin sering menjadi pembahasan publik, mulai dari kaum pelajar, media massa sampai para pejabat pemerintahan. Oleh kalangan pelajar khilafah dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi problematika yang dialami oleh bangsa ini. Namun oleh para petinggi pemerintah, khilafah diasumsikan sebagai narasi publik yang buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak sesuai dengan ideologi pancasila serta dianggap sebagai upaya makar terhadap sistem pemerintahan yang telah berlaku di indonesia. Asumsi di atas kemudian dijadikan dalih pemerintah untuk membubarkan ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) karena dinilai dapat mengancam kedaulatan NKRI. Bahkan situs berita online detiknews melansir bahwa sekarang pemerintah sedang menggodok aturan mengenai larangan individu menyebarkan ideologi khilafah sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Wiranto.

Apakah benar khilafah adalah sebuah ideologi yang menyimpang sehingga perlu dilarang karena dianggap sebagai upaya makar dan dapat mengancam kedaulatan NKRI?

Kita semua yakin bahwa Islam sebagai agama yang hanif telah begitu sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat pribadi, sosial maupun pemerintahan. Dalam hal pemerintahan misalnya, Islam telah menetapkan sistem pemerintahan sebuah negara haruslah dijalankan sesuai Syariat Islam sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ [المائدة : 49[

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah Allah turunkan), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah terhadap mereka disebabkan sebagian sebagian dosa-dosa mereka. dan sungguh kebanyakan manusia ialah orang-orang fasik.” (QS. Al-Maidah: 49)

Dalam ayat lain Allah mengecam orang-orang yang enggan berpedoman pada syariat dalam memerintah suatu negara:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة : 44[

“Dan barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.” (QS. Al-Maidah: 44)

Ayat tersebut jelas menyerukan kepada kita untuk tidak memisahkan antara urusan agama dan urusan pemerintahan sebagaimana yang sering dipropagandakan oleh kaum sekuler. Demi terciptanya pemerintahan yang adil, tentunya diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengatur segala urusan kenegaraan. Kepemimpinan ini dalam literatur fiqih diistilahkan dengan khilafah, imamah udzmah atau imarah kubra. Ketiga istilah tersebut merupakan mutaradif (padanan kata) yang oleh ulama kemudian diartikan sebagai kepemimpinan yang bersifat umum, baik dalam urusan agama maupun dunia, pemimpin ini dituntut memiliki kemampuan berijtihad untuk memutuskan kemaslahatan umat yang bersifat duniawi maupun ukhrowi, bertugas untuk mengatur segala urusan rakyatnya; menjaga serta melindungi agama; dan juga urusan politik negaranya.

Imam Mawardi menjelaskan dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah bahwa Imamah atau Khilafah dibentuk untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama dalam menjaga dan melestarikan agama serta kehidupan politik bernegara. Kursi khilafah tidak bisa begitu saja diduduki oleh pemimpin yang terpilih dengan capaian suara terbanyak dalam pemilu, namun dengan hasil keputusan musyawarah para anggota ahlul halli wal ‘aqdi, orang yang ditunjuk untuk menduduki kursi khilafah pun harus orang-orang yang mencukupi syarat seperti laki-laki, Muslim, merdeka, baligh, berakal, memiliki kemampuan untuk berijtihad, tidak buta, tidak menderita cacat fisik yang dapat menganggu tugasnya sebagai pemimpin, memiliki wawasan dan pengalaman militer (perang, pertahanan dan ketahanan negara), berasal dari kalangan Quraish menurut pendapat yang shahih.

Konsep khilafah yang ditetapkan Islam jelas jauh lebih baik dibandingkan sistem demokrasi yang diadopsi dari filosof Barat. Demokrasi hanya mengandalkan perolehan jumlah suara terbanyak meskipun dengan menghalalkan segala cara. Allah berfirman:

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ [الأنعام : 116]

“Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan.” (QS. Al-An’am: 116)

Dari uraian diatas, jelas sekali bahwa khilafah merupakan ajaran Islam untuk mengatur dan menjalankan negara sebagaimana yang pernah diterapkan oleh al-Khulafa’ al-Rasyidun, Khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, atau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Penerapan ajaran Khilafah pun bersifat kondisional yakni jika memungkinkan (tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar). Namun jika melihat kondisi bangsa kita sekarang yang semakin mengarah ke ajaran komunis Barat dan komunis China maka tidak ada salahnya jika kita menawarkannya pada pemerintah. Inilah yang membedakan antara ajaran khilafah atau imamah kita dengan imamah yang dianut Syi’ah dan HTI, karena bagi mereka khilafah adalah sebuah ideologi yang harus direalisasikan. Jadi tidak heran kalau mereka selalu memaksakan untuk mengganti sistem pemerintahan di negeri ini.

Sekali lagi kami tegaskan bahwa khilafah merupakan sistem yang idealis menurut Islam karena dibentuk dengan syura (musyawarah) dari ahlul halli wal ‘aqdi. Khilafah adalah ajaran Islam dalam konteks bernegara bukan sebuah ideologi dalam arti orang yang mengingkarinya tidak sampai kafir melainkan fasiq dan ahli bid’ah. Bukan pula agenda makar ataupun paham radikal yang anti NKRI sebagaimana yang sering dituduhkan oleh rezim ini. Sangat tidak logis rasanya jika khilafah dianggap sebagai makar atau anti NKRI padahal khilafah termasuk ajaran Islam, sedangkan mengamalkan ajaran Islam sebenarnya sudah termaktub dalam naskah sila pertama pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya” sebagaimana dirumuskan oleh founding fathers kita. Namun sayang sekali pada tanggal 18 Agustus 1945, Tujuh Kalimat terakhir dalam sila tersebut dihapus dengan dalih (yang menurut kami hanya mengada-ada saja) ada desakan dari para pemuka agama Protestan dan Katolik. Mereka mengancam jika Tujuh Kalimat tersebut tidak segera dihapus maka Indonesia Timur tidak akan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Kami menginginkan Syari’ah ditegakkan bukan berarti makar, anti-NKRI, inkonstitusional, dan intoleran. Para founding fathers mencetuskan Tujuh Kata dalam sila pertama di atas adalah bukti bahwa negara ini sebenarnya berdiri di atas nilai-nilai Syari’ah Islam, meskipun Tujuh Kalimat tersebut kemudian dihapus karena ada tekanan dan ultimatum yang sebenarnya hanya dari segelintir kelompok Kristen saja namun seakan-akan mewakili aspirasi kelompok Kristen yang ada di Indonesia terutama Kristen luar Jawa. Karena kecintaan kepada kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan selama ratusan tahun, para pendiri bangsa kita memilih mengalah dan terpaksa menerima tekanan dari minoritas tersebut.

Jika rezim ini benar-benar mengesahkan larangan individu menyebarkan ideologi khilafah kami khawatir akan banyak sekali ulama yang akan dipersekusi. Hal ini sangat mungkin terjadi karena semua literatur Fiqh Ahlusunnah wal Jama’ah di dalamnya pasti tercantum pembahasan mengenai khilafah meskipun dibahasakan dengan istilah al-Imamah al-‘Uzhma. Semua kitab-kitab tersebut kemudian akan dibredel oleh pemerintah dan dilarang peredarannya di Indonesia. Padahal menghilangkan kitab-kitab fiqih yang di dalamnya terdapat pembahasan khilafah sama saja artinya dengan membunuh eksistensi pesantren. Jika ini sampai terjadi, takkan ada nilainya lagi pengesahan Undang-Undang Kepesantrenan dan Hari Santri Nasional. Bandingkan dengan buku-buku yang berpaham komunis, lambang palu arit, bendera bintang kejora yang dibiarkan beredar bebas di pasaran. Inna liLlahi wa inna ilaihi raji’un

Entah apa dosa umat Islam terhadap rezim ini sampai mereka berencana melarang konsep Islam dalam memilih pemimpin, seakan berbicara mengenai khilafah adalah sebuah kejahatan besar. Padahal Pancasila yang menjadi asas negara sudah membuka pintu lebar untuk menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan Papua yang secara terang-terangan meminta referendum agar dapat lepas dari NKRI dan berani mengibarkan Bendera Kejora di depan istana negara tidak pernah dianggap sebagai upaya makar. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa rezim ini telah mengidap islamophobia.

Seandainya pemerintah serius dalam memberantas pihak-pihak yang berani merongrong kedaulatan NKRI, yang dilarang seharusnya bukan konsep khilafah melainkan gerakan separatis seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan), komunis yang beberapa kali ingin mengkudeta pemerintahan, juga sekte Syi’ah yang jelas-jelas mencantumkan kepemimpinan para imam dua belas mereka sebagai Rukun Iman (ideologi). Fakta lain tentang bahaya Syi’ah terhadap kedaulatan negara ialah mereka sudah mampu merealisasikan revolusi Iran dengan cara membantai orang-orang Sunni yang tidak sependapat dengan mereka. Kesesatan Syi’ah ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari difatwakan oleh KH. Hasyim Asyari dalam kitabnya Risalah Ahlisunnah Wal Jama’ah.

Rencana Penghapusan Materi Perang pada Kurikulum 2020

Ide sesat lain dari kaum liberal ialah ingin menghilangkan materi perang dalam kurikulum madrasah tahun 2020 dengan dalih ingin mendidik siswa menjadi toleran terhadap penganut agama lain. Direktur Kurikulum Sarana Prasarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama menyatakan akan menghapus materi perang dalam pelajaran sejarah kebudayaan islam, langkah ini dilakukan agar Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang selalu dikaitkan dengan peperangan.

Orang-orang Kemenag ini seakan menutup mata terhadap perintah Allah dalam Al-Quran mengenai jihad atau berperang. Padahal Allah Ta’ala berfirman:

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ [البقرة : 191]

“Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah merekadari mana mereka teah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. demikianlah balasan bagi orang kafir.” (QS. Al-Baqarah:191)

Bahkan pada ayat setelahnya Allah secara tegas menjelaskan tujuan disyariatkannya perang ialah menghilangkan kemusyrikan di muka bumi serta supaya umat manusia hanya taat dan menyembah Allah semata sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Alkhozin saat menafsiri firman Allah:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ [البقرة : 193]

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.” (QS. Albaqarah: 193).

Seharusnya Kemenag faham bahwa berani menghilangkan materi jihad sama dengan menghapus ketentuan Syari’ah yang hukumnya wajib, karena hukum jihad menurut ulama adalah fardlu kifayah berdasarkan sabda Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ( أخرجه أبو داود)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah: Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama bersabda: “Jihad wajib bagi kalian semua, baik bersama pimpinan yang baik maupun fasiq” (HR. Abu Daud)

kita harus meyakini bahwa jihad adalah syariat yang tidak boleh dihilangkan dengan alasan apapun.

Dari sisi sejarah, penghilangan materi jihad sama saja menghilangkan sejarah kejayaan Islam yang pernah memiliki kekuatan militer terbaik sebagaimana yang terjadi ketika perang Badar, perang Hunain, perang Khaibar, perang Mu’tah atau perang lain yang disebutkan di kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Tanpa materi jihad anak kita takkan pernah tahu bahwa Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama adalah satu-satunya panglima perang di dunia yang patut diteladani, karena peperangan Rasulullah tidak dipersenjatai dengan persenjataan yang lengkap, namun pasukan Rasulullah mampu terlihat berwibawa, menakjubkan dan menakutkan lawan. Rasulullah juga potret ideal seorang panglima perang yang bijaksana tidak seperti panglima perang barat yang kejam, sadis, bengis, penindas, dan gemar melakukan kejahatan perang seperti pembunuhan massal atau genosida.

Penghapusan materi jihad juga akan mengaburkan fakta sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Anak cucu kita tidak akan tahu bahwa kemerdekaan indonesia dapat direbut serta diperjuangkan oleh para pahlawan dan ulama lewat perang atau jihad fii sabilillah, dan mereka tidak akan kenal istilah resolusi jihad yang difatwakan oleh KH. Hasyim Asyari sehingga umat islam pada waktu itu tergerak dan berani mati untuk melawan penjajah.

Walaupun Indonesia adalah negara demokrasi yang berasaskan Pancasila dan kita di dalamnya tidak bisa melaksanakan jihad ataupun perang apalagi menegakkan khilafah, namun bukan berarti ajaran khilafah atau jihad fii sabilillah dapat dihapus dan dilarang begitu saja karena masih bisa untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran sebagai bentuk syukur kita dan untuk mengenang bahwa dahulu Islam melalui ajaran khilafahnya (dalam bentuk kerajaan-kerajaan Islam yang telah direstui oleh Khilafah Usmaniyyah) berani melakukan perlawanan terhadap para penjajah seperti Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Hanya saja pada saat penjajahan Jepang, kerajaan-kerajaan Islam tersebut telah dilumpuhkan total sehingga tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang nasionalis (bekerjasama dengan komunis dan salibis) untuk mengklaim bahwa kelompok merekalah yang paling berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Harus kita ingat, tidak mampu melakukan jihad atau perang secara fisik bukan berarti kita telah habis dan hanya bisa terdiam merenungi nasib. Kita masih harus melakukan jihad dalam bentuk yang lain seperti jihad di bidang ekonomi, politik, pendidikan, jihad melawan korupsi, jihad melawan diskriminasi terhadap umat islam, jihad melawan persekusi ulama yang membela kebenaran dan melawan kecurangan, jihad melawan narkoba, jihad menjauhi maksiat, dan jihad melawan hawa nafsu tentunya semua dengan niatan li i’lai KalimatiLlah.

Penghapusan materi jihad ini merupakan ciri khas ide liberal dan Islam Nusantara yang sejak dulu ingin menghapus kewajiban jihad. Mereka selalu meneriakkan Islam di indonesia adalah Islam yang toleran, Islam yang cinta damai, Islamnya Walisongo, dan anti peperangan. Padahal dalam era Walisongo pun masih terdapat peperangan seperti yang diterangkan oleh Kyai Abul Fadhol Senori dalam kitab Ahla al-Musamarah fi hayati al-Auliya’ al-Asyrah. Apakah mereka (khususnya NU) sudah tidak mengakui lagi keilmuan Mbah Fadhol dan tidak mengakuinya sebagai ulama besar rujukan NU, atau mereka sudah buta terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan lewat perang melawan penjajah sehingga berniat sekali ingin menghapus materi perang dalam kurikulum 2020?

Pembatasan Usia Nikah 19 Tahun

DPR baru saja mengesahkan revisi Undang-undang Perkawinan dan mengubah batas minimal menikah yaitu baik laki-laki maupun perempuan harus sudah menginjak usia 19 tahun. Persamaan batas usia menikah ini dianggap sebagai upaya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Sebelumnya usia minimal menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise menilai UU ini harus secepatnya disahkan oleh Presiden karena kondisi perkawinan di bawah umur di Indonesia sudah memprihatinkan dan tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Untuk kesekian kalinya undang-undang yang direvisi rezim ini bertentangan sekali dengan Islam.

Ditinjau dari kacamata Syari’ah, pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah ini sama saja mengebiri hukum Syari’ah karena merebut dan menghilangkan hak wali mujbir untuk menikahkan anak gadisnya. Dalam konteks pernikahan, pemerintah tidak punya hak sama sekali untuk membatasi usia minimal dalam pernikahan karena kedudukan pemerintah dalam urusan pernikahan hanyalah sebatas wali ‘aam (penguasa umum), sedangkan orang tua atau keluarga berkedudukan sebagai wali khas (penguasa khusus) bagi anak-anaknya. Selama masih ada orang tua atau keluarga, pemerintah tidak dapat ikut campur dalam menentukan batas usia menikah. Selain itu pembatasan usia nikah ini akan menimbulkan kesan Rasulullah pernah melanggar HAM karena telah menikahi Sayyidah Aisyah di usia 6 tahun dan tinggal serumah pada usia 9 tahun. Jika melihat pergaulan bebas yang terjadi sekarang pembatasan usia nikah ini akan lebih banyak mafsadahnya daripada maslahahnya diantaranya ialah semakin membuka peluang para remaja untuk lebih leluasa berpacaran dengan alasan belum mencukupi usia untuk menikah, bahkan dikhawatirkan mereka akan terjerumus ke perzinahan, seks bebas dan akan timbul banyaknya praktek aborsi yang semuanya justru dapat menimbulkan berbagai penyakit berbahaya yang bersifat fisik ataupun penyakit sosial. Pada revisi undang-undang pernikahan sebelumnya kami pernah melayangkan protes dan menyatakan menolak pembatasan usia nikah.

Memang dalam Islam tidak ditentukan batasan usia menikah, yang terpenting pernikahan dianggap baik untuk segera dilangsungkan setelah kedua calon mempelai mencapai usia baligh dan rusyd (cermat dalam menyikapi masalah). Sisi positif dari menyegerakan pernikahan diantaranya: melestarikan keturunan, sebagai perisai dari ajakan setan dan berbagai kenakalan remaja, memberikan ketentraman hati, menciptakan suasana kenyamanan di rumah dan menjadi benteng dari hawa nafsu.

Syariat sangat menganjurkan pernikahan sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور : 32]

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah mahaluas (pemberian-Nya), maha mengetahui.” (QS. Al-Nur: 32)

Hal ini karena pernikahan merupakan wasilah untuk menjaga diri dari perbuatan keji, menjaga kehormatan, cara memenuhi kebutuhan terhadap lawan jenis, jalan menuju kebahagiaan, jalan meraih ketenangan dan kemantapan hati, cara mewujudkan ikatan kekeluargaan, perekat kasih sayang diantara manusia.

Pasca pernikahan tentunya akan timbul berbagai permasalahan rumah tangga. Hal ini sudah biasa terjadi di dalam rumah tangga sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan untuk membimbing pasangan suami istri yang masih belia, agar dapat memecahkan masalah dan mencari solusi tanpa harus terbawa emosi yang berujung KDRT. Kami yakin jika laki-laki mengerti hak dan kewajiban sebagai seorang suami (demikian pula istri) sebagaimana yang sudah diatur dalam Fiqh Nikah, tentu tidak akan terjadi diskriminasi dan kesenjangan dalam sebuah rumah tangga. Terjadinya hal-hal negatif dalam rumah tangga bukan berarti karena usia mereka belum mencukupi syarat, namun karena minimnya pendidikan tentang agama (khususnya dalam konteks nikah), dan tidak adanya peran orang tua yang turut serta membimbing anak-anak mereka pasca pernikahan.

RUU P-KS

Sebenarnya kemarin kami telah mengirimkan surat terbuka untuk menyikapi dan menyatakan penolakan terhadap RUU P-KS ini, namun perlu kami sampaikan lagi agar tidak disahkan menjadi undang-undang. diantara poin-poin yang kami tolak ialah:

1. Pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 12 disebutkan bahwa upaya merendahkan, menghina, dan menyerang hasrat seksual seseorang baik secara termasuk kategori kekerasan seksual. Pernyataan ini multitafsir bahkan membuka pintu besar legalisasi LGBT dimana pihak-pihak yang mempermasalahkan, mengkritik, menolak, dan tidak memberi rasa nyaman kepada pelaku LGBT termasuk tindakan kekerasan seksual. Pasal ini sangat erat muatan liberalisme dan feminisme serta bertentangan dengan norma agama dan Susila khususnya Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia.

2. Pada pasal yang sama disebutkan: “karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” Disini terlihat upaya kaum feminisme agar para LBGT bisa diterima di ruang publik dan menempati berbagai posisi publik baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau politik dan orang yang mengkritiknya bisa dipidanakan oleh negara. Na’udzubiLlahi min dzalika.

3. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa penghapusan Kekerasan Seksual ini didasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi korban; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum. Bunyi pasal ini khas ucapan kaum feminis dan tidak mempertimbangkan budaya Indonesia yang sama sekali tidak mengenal LGBT apalagi menyinggung tentang norma agama-agama di Indonesia khususnya Islam yang sepakat tidak melegalkan hubungan gay dan lesbian.

4. Pada pasal 6 disebutkan bahwa termasuk bentuk pencegahan Kekerasan Seksual adalah dengan memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, mencari tenaga pendidik yang mendukung penghapusan Kekerasan Seksual, dan menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.” Pasal ini sangat berbahaya karena bagaimana jadinya jika materi-materi tentang tindakan LBGT sampai masuk di dalam materi pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi, sehingga nantinya generasi muda Indonesia menganggap LGBT sebagai hal yang biasa dan harus dilindungi. Belum selesai kita mengatasi masalah tayangan-tayangan di media sosial dan film-film Barat yang meracuni pikiran generasi muda kita, malah jalan perusakan itu ingin semakin dibuka lebar-lebar lewat jalur pendidikan.

5. Pada pasal 8 disebutkan pula bahwa termasuk bentuk pencegahan Kekerasan Seksual adalah membangun kebijakan anti Kekerasan Seksual yang berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah; serta membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik. Pasal ini juga bermasalah karena memberi ruang bagi aktivis feminisme dan LBGT untuk menduduki kursi di pemerintahan. Bagaimana jadinya jika para pejabat membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung feminisme dan LGBT? Bangsa Indonesia khususnya umat Islam ini akan semakin rusak akhlak dan moralnya seperti yang telah terjadi di Barat.

6. Pada pasal 17 disebutkan bahwa Pemaksaan Perkawinan adalah kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Kata-kata “tekanan psikis lainnya” ini multitafsir dan bertentangan dengan ajaran Islam karena dapat memasukkan wali mujbir dalam tindakan Kekerasan Seksual. Wali mujbir adalah Hak Wali yang merupakan ayah atau kakek yang berhak “memaksa” (Ijbar) menikahkan anak perempuannya yang masih gadis, dan hak ini dilegalkan oleh Islam.

7. Pada pasal 26 tentang Hak Korban disebutkan meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial budaya, dan ganti kerugian. Pasal ini menjadi bermasalah manakala yang dianggap sebagai korban adalah para pegiat dan pelaku LBGT dimana mereka yang menyebarkan virus perusakan moral di Indonesia namun justru difasilitasi dan dilindungi oleh negara, sedangkan pihak-pihak yang membendung langkah mereka malah terkena hukuman dan pidana.
Dengan memperhatikan analisa dan argumentasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa RUU P-KS ini sarat muatan ideologi feminisme, menjadi gerbang untuk melegalkan LBGT, serta menjadi alat untuk mengkriminalisasi pia yang berbeda pandangan, khususnya dari umat Islam yang mengamalkan ajaran agamanya dan menolak berbagai interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai Syari’ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.

RUU KPK

Salah satu undang-undang yang direvisi oleh pemerintah ialah tentang status KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam pemerintahan. Ada beberapa poin dari revisi ini yang dinilai dapat melemahkan kinerja lembaga antirasuah ini sehingga menuai berbagai kritikan dan dituding sebagai upaya pemerintah untuk melindungi para cukong dan koalisinya. Bahkan wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut masa tergelap bagi KPK ialah saat revisi ini disahkan oleh DPR. Ia juga menyatakan KPK bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi namun Kiamat Pemberantasan Korupsi.

Beberapa poin yang potensi besar melemahkan kinerja KPK diantaranya ialah:

• Dibentuknya badan pengawas yang dipilih oleh DPR. Dewan pengawas ini semakin menambah panjang birokrasi penanganan perkara karena sejumlah kebutuhan penanganan perkara harus izin dewan pengawas, seperti penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

• KPK bukan lagi lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, Karena pegawai KPK sekarang masuk kategori ASN (Aparatur Sipil Negara) sehingga hal ini beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.

• Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas, sementara itu dewan pengawas dipilih oleh DPR dan wajib menyampaikan laporannya pada DPR setiap tahunnya. Penyadapan diberikan batas waktu sampai 3 bulan, padahal pengalaman KPK menangani kasus korupsi tidak sesingkat itu.

• Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi. Penyelidik KPK hanya berasal dari Polri, sedangkan penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bagi KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.
Langkah pemerintah dalam membatasi gerak KPK ini ditengarai dibuat untuk menyongsong mega proyek pemindahan ibukota yang sangat berpotensi besar terjadi korupsi karena menelan biaya yang sangat besar, juga untuk melindungi para koalisinya yang terlibat kasus-kasus besar seperti BLBI yang merugikan negara ratusan trilyun atau kasus korupsi bus Transjakarta yang dilakukan Ahok. Na’udzubillah.

RUU KUHP

Satu lagi rancangan undang-undang yang bermuatan pasal kontroversial adalah RUU RKUHP (Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan RUU PAS (Pemasyarakatan). Keduanya sama-sama menuai kontoversi dan penolakan dari publik karena selain dinilai menebar ancaman, Rancangan Undang-Undang itu juga menguntungkan napi koruptor. Contohnya, RUU PAS dalam pasal 7 memberi kelonggaran bagi narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, rekreasi dan kesempatan mengembangkan potensi. Sedangkan dalam RUU KUHP, koruptor juga cenderung diuntungkan karena masa hukuman penjara mengalami penurunan menjadi 2 tahun saja, sedangkan dalam pasal 252 suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan intim dipenjara 12 tahun. Hukum macam apa ini?
Persoalan korupsi ini disinggung dalam pasal 604 hingga 607 yang menyatakan masa tahanan koruptor yang merugikan negara dipidana penjara seumur hidup atau minimal dua tahun. Padahal dalam Undang-undang TIPIKOR (Tindak pidana korupsi) tercantum hukuman bagi koruptor ialah minimal 4 tahun.

Diantara pasal diatas, masih terdapat pasal-pasal yang menyisakan kontroversi:

1. Pasal 219 dan 241: Setiap pihak yang ditengarai terlibat dalam penghinaan presiden dan pemerintah dapat dipidanakan dengan hukuman 4 tahun enam bulan. Padahal pada tahun 2006 dua pasal ini dinyatakan sudah tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi dan sekarang ingin dihidupkan kembali. Pasal ini jelas akan menjadi senjata pamungkas rezim ini untuk mempersekusi setiap orang (khususnya ulama) yang mengkritisi pemerintah.

2. Pasal 278: Setiap orang yang membiarkan unggas memasuki kebun orang lain dapat dipidana dengan denda Rp 10.000.000.

3. Pasal 432: Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan denda Rp 1.000.000.

4. Pasal 285: suami “memperkosa” istri sendiri dipenjara 12 tahun. Istilah “pemerkosaan” ini masih begitu rancu, sehingga istri yang tidak mau menuruti hasrat seksual suaminya sendiri padahal suaminya telah menjalankan seluruh kewajibannya kepada istri dapat mempidanakan suaminya. Pasal ini tidak adil dan sarat muatan ideologi feminisme liberal.

5. Pasal 419 Ayat 1: Setiap orang yang hidup bersama seperti suami-istri di luar pernikahan dipenjara enam bulan. Bandingkan dengan hukuman suami memperkosa istri yang hukumannya 12 tahun penjara. Terhadap zina yang jelas-jelas haram mereka lunak, terhadap ikatan pernikahan mereka keras.
Meskipun sudah mulai ada banyak pergerakan dari para mahasiswa untuk menolak langkah pemerintah ini, namun masih terdapat beberapa kejanggalan dengan aksi mereka. mengapa para mahasiswa tiba-tiba melakukan pergerakan dan langsung menggeruduk DPR padahal selama ini mereka diam atas berbagai kezaliman (persekusi ulama, kecurangan pemilu, kenaikan harga, dll)?, mengapa yang didemo DPR padahal usulan RUU yang bermasalah itu justru datang dari presiden? Kenapa aparat tak sesangar seperti saat menghadapi aksi damai umat Islam? Mengapa tidak ada tuduhan makar dan narasi radikalisme yang ditujukan kepada para pelaku demo tersebut? Andaikan pun ada, mengapa selalu yang dijadikan kambing hitam adalah Islam seperti khilafah dan radikalisme? Apakah ini settingan belaka atau hanya pengalihan isu terkait kegagalan pemerintah dalam bidang ekonomi, HAM, kebakaran hutan dan rapor merah lainnya. Wallahu A’lam
Rezim ini benar-benar sukses mengkhianati Pancasila, UUD 1945, dan membuat kegaduhan di negeri tercinta kita bukan hanya dengan kebijakan-kebijakan yang sepihak tapi juga semua RUU yang sekarang benar-benar dikebut pengesahannya.

The Santri

Pesantren sebagai benteng terakhir umat Islam sudah mulai dijamah oleh para pemuja Sepilis (sekulerisme, pluralisme, liberalisme). Citra kaum santri sebagai pribadi yang akrab dengan kegiatan pengajian, keistiqomahan, kesederhanaan, puasa, tahajud, berakhlak mulia, hormat kepada ulama, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjauhi hal yang dilarang oleh agama ingin dirusak oleh mereka, bukan hanya lewat pemikiran saja namun juga lewat film yang berjudul The Santri.

Isi dari film ini sangat jauh sekali dari realita kehidupan santri. Dalam cuplikannya jelas sekali ada agenda terselubung dalam film ini. Mulai adegan khalwat dan berpacaran yang diperankan Azmi dan Wirda Manshur (putri Yusuf Manshur) padahal pacaran termasuk perbuatan mendekati zina dan Allah melarangnya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء : 32]
“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Israa: 32)

Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama juga bersabda:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ) رواه البيهقي)

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama dengan mahramnya” (HR. Al-Baihaqi).

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) رواه أحمد)

“Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali yang ketiga adalah syaitan.” (HR. Ahmad)

Ada juga adegan ikhtilath atau campur antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim yang sangat bertentangan dengan hadist Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama yang menyuruh seorang wanita untuk menepi karena berbaur dengan laki-laki di tengah jalan:

اسْتَأْخِرْنَ فإنه ليس لَكُنَّ أن تَحْقُقْنَ الطريقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطريق (رواه أبو داود)

“Menepilah karena kalian tidak berada di tengah jalan, hendaknya kalian berada di tepi jalan.” ( HR. Abu Dawud)

Terdapat juga adegan membawa tumpeng ke gereja saat kebaktian berlangsung, dan dalam film ini diajarkan pula bahwa santri yang sukses ialah santri yang melanjutkan pendidikan dan berkarir di Amerika. Dari beberapa poin di atas kelihatan sekali tujuan film ini dibuat yakni untuk mempromosikan dan melegitimisasi paham liberalisme dan pluralisme. Na’udzubiLlah.

Agenda pluralisme dalam film ini terasa begitu kental khususnya saat adegan santriwati memasuki gereja. Disitu terlihat sekali ada upaya melegalkan muwalatul kuffar )menjadikan orang kafir sebagai teman akrab), padahal Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة : 51[

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang yahudi dan nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa diantara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.” (QS. Almaidah: 51).

Selain itu adegan tersebut juga mengajak untuk sedikit demi sedikit menerima dan mengikuti ajaran agama kristen. Hal ini tentu bertentangan dengan perintah Allah:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل : 123[

“Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “ikutilah agama ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik.” (QS. Annahl: 123).

Mengenai hukum memasuki gereja, terdapat beberapa pendapat di kalangan fuqoha’. Menurut kalangan Hanafiyah dan Syafi’iyah haram (khusus syafi’iyah mensyaratkan keharaman jika di dalamnya terdapat gambar-gambar atau lukisan) , menurut kalangan Hanabilah makruh . Namun jika melihat fakta sebagaimana yang ada dalam film tersebut maka jelas hukumnya haram karena adegan tersebut mengisahkan santriwati yang masuk ke dalam gereja dengan membawa tumpeng untuk diberikan kepada pastur sedangkan di dalam gereja tersebut sedang berlangsung peribadatan, tentu saja adegan tersebut termasuk toleransi yang kebablasan,kemungkaran, dan ridho bilkufri , bahkan bisa menyebabkan kekufuran sebagaimana keterangan KH. Hasyim Asyari dalam kitab Risalah Ahlusunnah wal Jamaah . Selain itu menyerahkan tumpeng kepada pastur sama saja dengan menganggap pastur sama dengan para kyai, karena tumpeng merupakan makanan khas yang biasanya khusus disuguhkan kepada pemuka agama Islam saat ada hajatan atau selametan.

Yang disayangkan adalah beberapa oknum yang mengaku paling NU sendiri menjadi panas setelah mendengar film yang dielu-elukan ketum PBNU-nya itu menuai kritik di kalangan masyarakat luas lalu menuduh mereka dengan sebutan anti-NU, anti-modern, ustadz sosmed tidak perlu diikuti, dan menyebarkan fitnah bahwa film tersebut dikafir-kafirkan oleh para pengkritiknya. begitulah tipikal kaum yang fanatik buta terhadap junjungannya. Menggembor-gemborkan sikap tawassuth, tawazun, dan tasamuh, namun mereka sendiri tidak bisa berpikir jernih terhadap permasalahan yang terjadi. Bahkan ada juga yang mencari-cari dalil untuk memboleh-bolehkan adegan dalam film diatas, namun tetap saja semua itu dilandasi atas fanatisme buta dan acuh terhadap kebenaran serta nasib ajaran pesantren.

Kita harus tetap waspada kepada mereka karena sampai kapanpun mereka akan tetap terus berusaha menjebak kita untuk mengikuti dan membenarkan ajaran agama mereka, sebagaimana firman Allah:

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ [البقرة : 120[

“Dan orang-orang yahudi dan nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka.” (QS. Albaqarah: 120)

Sutradara film ini pun bukan berasal dari golongan santri, namun seorang perempuan Non- Muslim keturunan Tionghoa bernama Livi Zheng yang sama sekali tidak paham Islam apalagi dunia santri. Ayah dari Livi ini seorang pengusaha kaya bernama Gunawan Witjaksono (The Hok Bing) yang memiliki gurita bisnis berbau nepotisme dan pernah terindikasi terlibat penggelapan dana sekitar 125 pensiunan perusahaan perkebunan negara senilai Rp 135 milyar. Gunawan ini sangat dekat dengan para penguasa sehingga tak heran jika Jusuf Kalla, Luhut Panjaitan, Tito Karnavian, dan Said Aqil Sirajd tak segan-segan mengendorse prestasi Livi Zheng ke publik.

Sebenarnya sangat miris sekali, lagi-lagi NU diperalat oleh Kaum Sepilis untuk memasarkan doktrin-doktrin sesat mereka. Film The Santri sangat tidak layak ditonton sebagaimana deretan film bergenre Islami yang isinya jauh sekali dari nilai-nilai luhur islam yang dulu sudah pernah kami kritik sebelumya seperti Ayat-Ayat Cinta, Perempuan Berkalung Surban, Tanda Tanya (semuanya disutradarai oleh Hanung Bramantyo) dan tayangan sinetron Pesantren Rock n Roll.

Sungguh luhur cita-cita ayah kami yang sangat berharap agar umat islam di indonesia khususnya warga Nahdliyin mempunyai jiwa nasionalis-religius. Yakni religius yang berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan benar-benar mengamalkan ajaran para ulama salafuna al-shalihin, nasionalis yang tidak mengorbankan prinsip agamanya tersebut.

Ikhtitam

Umat Islam di Indonesia mengalami bencana perusakan Syari’ah dan kesulitan hidup yang bertubi-tubi disebabkan oleh kecongkakan penguasa yang terlalu bebal pikirannya untuk menerima kritik apalagi memperjuangkan Syari’ah Islam serta terlalu silau matanya untuk menerima kebenaran karena gelontoran dana dan ekspansi ideologi dari Barat dan Cina yang makin merusak kehidupan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Meski demikian, menjadi tugas dan kewajiban kita semua sebagai umat Islam untuk tidak henti-hentinya memperjuangkan kebenaran ajaran Islam agar tetap terdengar lantang di telinga-telinga mereka. Kerusakan benar-benar terjadi bukan hanya karena maraknya kerusakan tersebut, namun yang lebih penting adalah karena diamnya orang-orang yang tahu mana yang benar dan mana yang salah.

Terakhir, marilah kita selalu berikhtiar, bertawakkal, dan memohon kepada Allah Ta’ala agar umat Islam ini diselamatkan oleh Allah Ta’ala dari bencana kekufuran dan kefasikan dengan barakah adanya pesantren, ngaji, dan amar ma’ruf nahi munkar sehingga ajaran Islam yang lurus tetap lestari hingga Yaumul Qiyamah. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.(*)

Sarang, 26 Muharram 1441 H

KH. Muhammad Najih MZ.

Post Author: ribathdarushohihain

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Show Buttons
Hide Buttons