Site Loader
Toko Kitab

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

Muqaddimah

Sebetulnya topik ini beberapa waktu terakhir sudah mulai agak surut, terlebih setelah kontestasi pemilu di Jakarta tahun 2017 kemarin. Setelah pasangan Ahok-Djarot kalah telak melawan pasangan Anies-Sandi, topik non-Muslim dan kafir ini cepat tenggelam ke dasar lautan meski ada sedikit orang yang masih suka mengobok-oboknya lewat berbagai cuitan dan postingan di medsos serta situs media. Namun menjelang pilpres 2019 ini, topik ini mencuat kembali di tengah-tengah publik, menggegerkan panggung kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, serta makin memanaskan suhu politik dan sosial keagamaan.

Baru saja Kamis kemarin (28 Februari 2019) beberapa kalangan dari NU menyelenggaran bahtsul masail yang hasilnya ingin mengangkat kembali wacana usang yang terkubur 2017 lalu, mempermasalahkan penyebutan kafir bagi non-Muslim. Para peserta yang hadir menyepakati tidak ingin menggunakan kata kafir kepada non-Muslim, akan tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurutnya, hal demikian menunjukkan kesetaraan status Muslim dan non-Muslim di dalam sebuah negara.

Yang menggelitik, mengapa kasus ini dan kasus bahsul masail serupa tentang kepemimpinan non-Muslim tahun 2017 silam selalu dimunculkan menjelang pemilu? Adakah tujuan politik di belakangnya? Apakah dibenarkan memperjuangkan politik lewat degradasi hukum-hukum agama seperti ini? Mengapa NU membiarkan gembong-gembong Liberal semacam Masdar Farid Mas’udi, Said Aqil Siradj, dan Abdul Moqsith Ghozali menjadi perumus dan mushohhih BM, bahkan menjadi Jubir hasil BM di berbagai media massa? Lalu yang paling mengherankan, kenapa parpol yang pertama kali mengapresiasi hasil Munas tersebut justru Partai PDIP, yang terang-terangan melawan perda-perda syar’i? Ada apa ini? Tentu ada udang di balik batu!

Permasalahan istilah kafir ini sepuluh atau belasan tahun yang lalu tidak ada yang mempermasalahkan, baru pada masa-masa ini menjadi sorotan seakan akan kepentingan mendesak untuk menghapus atau menyingkirkan istilah ‘kafir’ dari terminologi Islam. Padahal kita umat Islam tidak pernah mempertanyakan sebutan non-Muslim kepada kita dengan istilah “domba tersesat”, “Maitrah”, “Abrahmacariyavasa”, dsb. Lagi-lagi Islam yang menjadi obyek ‘otak-atik-gathuk’ kalangan modern, saking begitu takutnya dengan kekuatan akidah dan Syari’ah Islam.

Tulisan ini ingin mencoba menganalisa berbagai argumentasi yang diberikan oleh para pendukung anti ‘label kafir’ tersebut dari perspektif Islam sebagai objek yang terkena imbasnya.

Dalil dari Madzhab Hanafi

Argumentasi yang baru-baru ini berseliweran untuk mendukung wacana menyisihkan istilah kafir bagi non-Muslim di Indonesia diatas adalah ibarat dari kitab Fiqh Hanafi berjudul al-Bahr al-Raiq karya Ibn Nujaim al-Mishri (w. 970 H). Barangkali salah satu keterangan yang dimaksud adalah ibarat berikut:

وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُسْلِمِ فِي قَوْلِهِ أَوْ مُسْلِمًا فِي مَسَائِلِ الشَّتْمِ اتِّفَاقًا إذْ لَوْ شَتَمَ ذِمِّيًّا ، فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ ؛ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ الِاسْتِحْلَالِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ لَوْ قَالَ لِيَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ يَا كَافِرُ يَأْثَمُ إنْ شَقَّ عَلَيْهِ. (البحر الرائق – (13 / 179)

“Pembatasan dengan kata “Muslim” pada ucapannya “atau Muslim” dalam permasalahan mencaci telah disepakati, karena mencaci seorang kafir dzimmi saja bisa dihukum takzir karena melaksanakan maksiat. Demikian keterangan dalam Fath al-Qadir. Adapun dalam al-Qunyah dari bab Meminta Halal dan Mengembalikan Hal-hal yang Diambil secara Zhalim disebutkan: “Jika seseorang berkata kepada Yahudi atau Majusi, “Hai kafir!” maka dia berdosa jika hal tersebut menyakitinya.” (Ibn Nujaim, al-Bahr al-Raiq, shamela isdhar 3.15, juz 13 hlm. 179)

Dalam beberapa kitab Hanafi lain juga ditulis keterangan yang sama. (Lihat: Syaikhi Zadah, Majma’ al-Anhar, shamela ishdar 3.15, juz 4 hlm. 214; Muhammad Faramuz, Durar al-Hukkam fi Syarh Ghurar al-Ahkam, shamela ishdar 3.15, juz 5 hlm. 357)

Tapi yang perlu digarisbawahi disini, konteks kasus dalam ibarat diatas adalah dalam hal mencaci-maki kepada non-Muslim dengan memanggilnya “Hai kafir!”, “Hai kafir! Masih kafir aja kamu?”, “Hai kafir! Masuk neraka saja kau!”, dan sebagainya. Kita semua tidak boleh memanggil mereka dengan cara seperti itu. Kalau hal ini maka semua madzhab pun setuju dengannya.

Pakar Fiqh Syafi’i, Imam Muhyiddin al-Nawawi dalam al-Majmu’ mengatakan, “Ditakzir orang yang berkata kepada kafir dzimmi “Hai orang sesat!”, atau melaknatnya tanpa sebab.” (Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, shamela ishdar 3.15, juz 20 hlm. 125)

Pakar Fiqh Maliki, Muhammad al-Dusuqi juga berpendapat sama. Kata beliau, “Diberi didikan (ditakzir) orang yang mengatakan seperti “Hai peminum miras!”, “Hai kafir!”, atau “Hai Yahudi!”. (Muhammad al-Dusuqi, Hasyiyah ‘ala al-Syarh al-Kabir, shamela ishdar 3.15, juz 18 hlm. 426)

Dalam beberapa keterangan kitab Fiqh Hanbali juga sama, diantaranya keterangan Alauddin al-Mirdawi dalam al-Inshaf, “Ditakzir orang yang berkata “Hai kafir!”, “Hai penjahat!”, Hai keledai!”, “Hai kambing!”, …” (Alauddin al-Mirdawi, al-Inshaf, shamela ishdar 3.15, juz 10 hlm. 165. Lihat pula: Ibn Qudamah, al-Syarh al-Kabir, shamela ishdar 3.15, juz 10 hlm. 221-222; Syarafuddin al-Hajawi, al-Iqna’, shamela ishdar 3.15, juz 4 hlm. 264)

Masalahnya, ibarat yang tercantum dalam kitab al-Qunyah itu titik tekannya pada kasus panggilan, sedangkan umat Islam Indonesia sudah sangat tinggi unggah-ungguhnya terhadap sesama penduduk negeri ini, mereka tidak pernah memanggil tetangga, teman, bahkan saudara yang beda agama dengan panggilan, wahai kafir, mereka pasti memanggil namanya atau panggilan akrabnya! Jadi, ibarat di atas sangat tidak tepat diterapkan bagi umat Islam Indonesia.

Kenapa Bahtsul Masail NU tidak seperti NU tempo dulu, berhujjah dengan kitab-kitab syafi’iyyah seperti minhaj, Bujairimi, Iqna’, Tuhfah, dll. Kenapa sekarang lebih condong terhadap qoul-qoul dhoif, pendapat-pendapatnya Ibn Taimiyah, bahkan karangan orang-orang mu’tazilah seperti kitab al-Qunyah di atas. Apa NU kini sudah lupa dengan dawuh-dawuh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari tentang aliran-aliran menyimpang semacam Mu’tazilah, pemikiran Ibn Taimiyah dan sejenisnya? Lantas apa keputusan BM Munas NU banjar menaskh hasil BM NU tempo dulu yang berpegangan pada fatwa Syaikh Ismail Zein? Kenapa pengurus PCNU, PWNU, BANOM NU, atau pihak-pihak yang terkait dengan BM Munas NU Banjar kok malah sibuk membuat klarifikasi macem-macem? Kenapa mereka tidak protes terhadap para petinggi PBNU yang telah memelintir hasil BM Munas di Media massa bahkan mendangkalkan aqidah nahdliyyin?

Sebagian pihak ada yang menjelaskan, bahwa kekafiran Non Muslim sudah menjadi aqidah nahdliyyin sejak dulu, tidak perlu diragukan lagi, karena keyakinan itu pasti melekat dalam hati mereka. Lagi pula yang dibahas dalam BM itu dalam sudut pandang kenegaraan bukan keagamaan, dan sebagai bentuk implementasi kesantunan interaksi sosial. Menanggapi penjelasan diatas, perlu kami tegaskan kembali, jika suatu aqidah tidak boleh ditampakkan dalam ruang publik, lama kelamaan aqidah tersebut akan hilang dengan sendirinya, bahkan anak cucu kita dikemudian hari tidak akan mengenal istilah kafir, bahkan bisa saja alergi mendengarnya, ini imbas dari doktrin diatas! Dan lagi, penjelasan diatas sangat kental aroma Liberalismenya, sebab dalam penjelasan tersebut ada semacam klasifikasi dan pilah-pilih ajaran Islam sesuai hawa nafsu (padahal agama ini sudah mengatur lengkap dalam fiqh Islamnya), misalnya yang cocok dengan spirit kebangsaan harus ditampakkan ke publik, sedangkan yang bertolak belakang harus disimpan sebagai konsumsi pribadi. Cara berfikir seperti ini tak ubahnya seperti ide usangnya dedengkot Liberal Indonesia, Nur Kholis Madjid, Islam Inklusif-Islam Eklusif !

Yang lebih memgerikan lagi, ternyata wacana penyingkiran kata kafir ini bukan dikhususkan terhadap kasus panggilan atau caci-maki, namun penyebutan istilah kafir ini harus diterapkan di semua tempat dan kesempatan. Hakikatnya mereka ingin menghapus kata kafir dari kosakata Islam baik dalam bidang keilmuan, dakwah, dan lain-lain. Nanti orang yang menerangkan atau mengatakan kafir akan dianggap radikal, intoleran, merasa paling benar sendiri, dsb. Ini kalau sampai mewabah ke masyarakat akan sangat berbahaya karena akan menggiring umat Islam untuk membuang istilah kafir bagi non-Muslim, akhirnya menganggap antara Islam dan bukan Islam itu sama saja. Wacana penghapusan kata kafir ini hakikatnya adalah program pluralisme gaya baru!

Lihatlah pernyataan salah satu aktivis liberal Husein Muhammad dalam artikel di Islami.co pada 1 Maret 2019 berikut sehari setelah bahtsul masail NU di Banjar diatas:

“Dalam acara bedah buku “Menemani Minoritas”, karya Dr. A. Najib Burhani, yang lalu saya mengatakan: “Kita perlu merekonstruksi atas sejumlah terminologi keagamaan. Salah satunya adalah kata “Kafir’. Kata ini sangat krusial dalam isu-isu keagamaan dan relasi antar warga negara. Ia mengandung makna peyoratif dan diskriminatif. Dalam konteks relasi sosial ia harus dikembalikan pada makna genuinnya. Yakni orang yang mengingkari atau menolak kebenaran, kebaikan dan keadilan. Jadi ia bukan lagi bermakna suatu identitas komunitas suatu agama selain komunitas agamanya dirinya. Mengenai keyakinan biarlah menjadi urusan dan pilihan individu. Keputusan benar atau tidak diserahkan kepada Tuhan.”

Dari sini sudah kelihatan sekali mau kemana arah penghapusan kata kafir sedikit demi sedikit ini, yakni agenda pluralisme terselubung. Sangat ironis sekali banyak kalangan yang terperdaya akhirnya membebek dengan apa yang mereka lakukan ini. Kalau dahulu liberal hanya bergerilya lewat tulisan, seminar, dan workshop yang sifatnya non-organisatoris dan personal, sekarang virus liberalisme sudah berani muncul di organisasi Aswaja bahkan kalangan pesantren. Na’udzubiLlahi min dzalika.

Menghapus kata kafir sendiri hakikatnya merupakan penentangan terhadap Al-Quran, karena Al-Quran telah mengingkari orang yang menyamakan Islam dengan agama-agama lainnya. Allah Ta’ala berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ [الأنعام : 50]

“Katakanlah: Apakah sama antara orang buta dan orang yang melihat? Apakah kalian tidak berfikir?” (QS. Al-An’am: 50)

Yang dimaksud orang buta disini adalah orang kafir, sedangkan orang yang melihat adalah orang mukmin. (Lihat: al-Qurthubi, al-Jami’ li Alfazh al-Quran, shamela ishdar 3.15, juz 6 hlm. 393; Ibn al-Jauzi, Zad al-Masir, shamela ishdar 3.15, juz 2 hlm. 339)

Mengapa istilah kafir harus dihapuskan lagi di depan orang Islam sendiri meski untuk keperluan dakwah dan pendidikan? Apakah tidak aneh sekali menerjemah kata kafir sebagai muwathinun (warga negara) dan menghapus makna aslinya? Mengapa membela kepentingan orang-orang diluar Islam sampai begitu, tapi dengan saudaranya Muslim malah menakut-nakuti dengan jargon-jargon radikal, intoleran, kolot, kaku, dsb? Dimana letak ghirah Islamiyah mereka?

Status Non-Muslim di Indonesia

Di tempat lain, sebagian kalangan memberikan argumentasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi, pemahaman ayat tersebut tidak dijelaskan secara adil dan ditafsirkan sesuai kehendak mereka sendiri. Contohnya dari mereka menggunakan firman Allah Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ (الحجرات: 11)

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok).” (QS. Al-Hujurat: 11) (islami.co)

Padahal ayat ini turun untuk melarang Muslim mencaci Muslim lainnya, bukan untuk non-Muslim. (Lihat: Muhyiddin al-Thabari, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran, shamela ishdar 3.15, juz 22 hlm. 297-298)

Sebagian lain dari mereka berdalil menggunakan Firman Allah Ta’ala:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة : 8]

“Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian sebab agama dan tidak mengusir dari rumah-rumah kalian untuk berbaik dan bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang adil.” (al-Mumtahanah: 8)

Ayat ini memang memerintahkan bagi umat Islam untuk bersikap baik dan adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi dan menyatakan perang terhadap umat Islam. Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, para mufassir mengatakan paling tidak tiga pandangan tentang ayat ini. Pertama, ayat ini ditujukan kepada seluruh orang kafir namun akhirnya dinaskh (revisi) dengan Ayat Perang:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة : 5]

“Maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian temukan.” (QS. Al-Taubah: 5)

Kedua, alasan atau ‘illat hukum dari ayat ini adalah janji perdamaian. Maka ketika janji perdamaian tersebut hilang dengan adanya penaklukkan kota Makkah (Fath Makkah), maka alasan hukum tersebut hilang dan umat Islam wajib memerangi orang kafir. Ketiga, ayat ini khusus ditujukan kepada orang-orang kafir yang melakukan janji perdamaian dan setia kepada Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama seperti Bani Khuza’ah dan sebagainya. (Lihat: al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Quran, shamela ishdar 3.15, juz 18 hlm. 53; Ibn al-Jauzi, Zad al-Masir, shamela ishdar 3.15, juz 6 hlm. 18)

Melihat keterangan diatas, maka ayat ini tidak bisa diterapkan dalam kondisi seperti Indonesia. Pasalnya, non-Muslim di Indonesia tidak pernah melakukan jalur perdamaian dengan pemerintahan Muslim. Bahkan dari catatan sejarah justru non-Muslim Indonesia seringkali menjegal hak-hak umat Islam dalam menjalankan Syari’ah Islam seperti penghapusan tujuh kata dalam Piagam Madinah, penolakan pasal UUD 1945 tentang kepala negara harus seorang Muslim yang kemudian diganti kepala negara harus warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi penjegalan undang-undang yang ingin melegalisasikan Syari’ah Islam secara konstitusional, padahal itu hak mayoritas umat Islam di Indonesia.
Karena itu, kami tetap berpegang kepada fatwa ahli Fiqh Syafi’I kontemporer yakni Syaikh Ismail Zain bin Smith yang berpendapat bahwa status non-Muslim di negara-negara Muslim seperti Indonesia ini adalah kafir harbiy.

Adapun kita umat Islam tidak memeranginya sekarang karena belum adanya pemerintahan dan negara Islam yang kuat dan disegani apalagi jika memeranginya sekarang akan semakin memperburuk citra Islam di mata dunia, sehingga untuk sekarang kita bersikap baik kepada mereka karena kondisi darurat dengan menggunakan kaidah dar’ al-mafasid muqaddamun min jalb al-mashalih (menolak bahaya didahulukan dari mengambil keuntungan). (Syaikh Ismail Zain bin Smith, al-Fatawa, hlm. 199)
Meski begitu umat Islam harus selalu optimis bahwa nantinya pemerintahan dan negara Islam yang betul-betul menjunjung tinggi Syari’ah dan melaksanakannya dengan baik akan muncul di kemudian hari. Amin.

Dalil Pluralisme: Islam bukan Agama yang Paling Benar

Salah satu hal yang menguatkan bahwa penyingkiran istilah kafir dari non-Muslim adalah proyek pluralisme model baru adalah banyak kalangan yang mengangkat kembali isu bahwa Islam bukan satu-satunya agama yang paling benar. Argumentasi kaum pluralis ini diulang-ulang lagi oleh para pengasongnya untuk mendukung ‘fatwa pesanan’ yang dibuat sebelumnya tersebut.
Pada 02 Maret 2019 M Kholid Syeirazi di nu-online menulis:

“Orang Islam, meski mayoritas dari segi jumlah, tidak lantas kebal hukum atau ingin menjadi pemain utama. Umat Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku sejauh tidak melanggar syariat. Tidak ada mukmin dan kafir di ranah publik NKRI. Yang ada adalah warga negara Indonesia, yang berbhinneka tunggal ika…. Non-Muslim Indonesia tidak layak dihukumi sebagai kâfir dzimmy, kâfir mu’âhad, kâfir musta’min apalagi kâfir harby yang harus dimusuhi. Nahnu al-Muwâthinūn: kita semua adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Tidak ada persekusi dan prosekusi kecuali kepada para pelanggar hukum, apa pun suku dan agamanya.”
Di lain sisi, penulis dan media online yang sama pada 18 Juli 2017 silam juga mengatakan:

“Saya bukan pengikut Zakir Naik yang menyatakan siapa saja yang di luar Islam akan celaka dan tempatnya kekal di neraka. Dalam logika Naik, orang sebaik Bunda Theresa, karena beragama Kristen, sama-sama penghuni neraka seperti Hitler atau Fir’aun. Jika tanpa kualifikasi, logika ini bertentangan dengan muatan QS. al-Baqarah/2: 62, QS. al-Mâidah/5: 62, QS. al-Hajj/22: 17, QS. al-Baqarah/2: 111, dan QS. Ali Imran/3: 199. Lebih adil untuk dikatakan bahwa siapa saja yang percaya Tuhan akan dihisab sesuai dengan amal dan perbuatannya. Setiap bulir kebaikan tidak akan sia-sia di sisi Tuhan, apa pun agamanya. Dan hanya Tuhan yang berwenang menghukum atau mengampuni hambanya yang bersalah.Wallahu a’lam.

Inilah sebenarnya tujuan utama dari penghapusan kata kafir dari non-Muslim, yakni agar umat Islam semakin termakan virus pluralisme agama dan ragu tentang kebenaran ajaran agamanya sendiri. Apakah mereka tidak malu mengatasnamakan NU saat berkata seperti itu? Apakah masih kurang jelas Firman Allah Ta’ala dalam Al-Quran:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران : 85]

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali Imran: 85)

Kami bukannya anti-Pancasila, UUD 1945, ataupun NKRI. Jangan tanyakan lagi soal nasionalisme, karena Indonesia adalah Darul Islam (Negara Islam) yang kami junjung tinggi dan kami pertahankan agar selalu berada di dalam naungan Syari’ah dan kemaslahatan umat Islam. Justru kami mempertanyakan nasionalisme para pengasong pluralisme yang hakikatnya adalah proyek pesanan asing (Barat), perusak akidah, dan sekarang menjadi pemecah-belah kehidupan sosial bangsa. Anda menuhankan pluralisme, namun di satu sisi Anda mempersekusi sesama Muslim yang membela akidah para ulama salaf ‘ala Ahlussunnah wal Jama’ah dengan sebutan radikal, teroris, intoleran, tidak mau berpikir, dan sebagainya.

Satu lagi, penggantian istilah kafir dengan muwathinun (warga negara) bukan hal baru tapi hanya mengekor kepada wacana yang digulirkan penulis Mesir bernama Fahmi Huwaidi yang mengarang buku berjudul Muwathinun Laa Dzimmiyyun (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999). Istilah muwathinun sebagai ganti kafir dzimmi ini adalah sebagai jawaban dari pernyataan Orientalis bernama D.B. McDonald (w. 1943) yang mengeluhkan mengapa kafir dzimmi tidak dianggap sebagai warga negara. (hlm. 117) Di dalam buku ini akhirnya dia menolak istilah kafir dzimmiy, harbiy, mu’ahid, dan musta’min dan mengatakan bahwa pembahasan Madzahibul Arba’ah tentang hal tersebut sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Dia juga menolak istilah Darul Islam dan mengatakannya hanya ada di kitab-kitab sejarah (hlm. 106), mengajak untuk tidak lagi menggunakan keterangan al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah karena tidak relevan lagi dengan zaman sekarang karena pemerintahan sekarang adalah “pemerintahan dunia” bukan “pemerintahan agama” (hlm. 168), dan memperbolehkan memilih pejabat dalam pemerintahan Islam dari non-Muslim (hlm. 168-173) Bagaimana pendapat seperti ini bisa Anda menangkan dari pendapat ulama-ulama salaf berabad-abad silam, dan lebih memilih untuk menyenangkan hati kaum orientalis Barat?

Tidak Ada Istilah Kafir dalam Negara (?)

Menguatkan lagi keputusan bahtsul masail NU di Banjar diatas, Said Aqil Siradj dalam pidato penutupan Munas NU tersebut berkata, “Dalam sistem kewarganegaraan, pada suatu negara bangsa, dalam bahasa Arabnya, muwathanah. Tidak dikenal istilah kafir… setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, tidak ada istilah kafir untuk warga negara Madinah yang non-Muslim. Ada tiga suku non-Muslim: suku Bani Qainuqa’, Bani Quraizhah, Bani Nadhir disebut non-Muslim, tidak disebut Kafir.”

Lagi-lagi Said Aqil melakukan pembohongan publik. Dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah sudah jelas tertulis bahwa di Piagam Madinah kata kafir tetap disebutkan. Lihat redaksi Piagam Madinah berikut:

وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ

“Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.” (Lihat: Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyyah, shamela ishdar 3.15, juz 1 hlm. 502; al-Raudl al-Unuf, shamela ishdar 3.15, juz 2 hlm. 345; Ibn Katsir, al-Sirah al-Nabawiyyah, shamela ishdar 3.15, juz 2 hlm. 321)

Justru yang harus dipertanyakan, darimana Said Aqil mendapatkan kata non-Muslim dari Piagam Madinah? Apa referensinya?

Selain itu, di dalam Al-Qur’an sudah tertulis jelas bahwa kata “kafir” itu mencakup Bani Qainuqa’, Bani Quraizhah, dan Bani Nadhir. Allah Ta’ala berfirman:

{ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 28]

“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai teman akrab (apalagi pemimpin), melainkan orang-orang beriman.” (QS. Ali Imran: 28)

Al-Thabari mengatakan bahwa ayat ini turun tentang kaum Yahudi yang hidup di lingkungan kota Madinah sebagai bentuk penghinaan kepada mereka karena selalu membangkang dan mendustakan Rasulullah ShallaLlahu ‘alaihi wa Sallama. (al-Thabari, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran, shamela ishdar 3.15, juz 1 hlm. 251)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang penyebutan kafir ketika Nabi Muhammad di Madinah. Lebih benar mana antara omongan seorang SAS jika dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an, hadits dan tafsir ulama salafusshalih?

Ikhtitam

Kami sebagai warga NU sebetulnya sangat miris dan prihatin melihat perkembangan paham liberalisme dan pluralisme sudah begitu jauh menjalar hingga ke jantung pertahanan NU yakni pesantren. Tokoh-tokoh yang menolak dua paham yang telah dihukumi sesat oleh MUI tahun 2005 silam ini ternyata jauh dibawah jumlah tokoh yang menerimanya dengan sukacita. Yang menjadi masalah baru lagi bahwa paham liberalisme dan pluralisme ini telah dan akan dikembangbiakkan secara massif dengan bantuan kekuasaan politik, seperti sukacita dan pujian para simpatisan PDI-P terhadap draft keputusan bahtsul masail PBNU di Banjar diatas.

Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tidak boleh tinggal diam. Ini menjadi PR berat bagi umat Islam terutama para ulama, kiai, tokoh, dan intelektual Islam supaya makin mempertebal pertahanan akidah dan Syari’ah Islam dari paham-paham yang merusak tersebut. Menulis berbagai bantahan dan argumentasi yang melawan paham liberalisme dan pluralisme ini merupakan salah satu bentuk jihad kita kepada agama sebagai wujud amar ma’ruf nahi munkar dan menolong saudara-saudara kita sesama Muslim yang tersesat supaya kembali ke jalan yang benar sesuai ajaran Islam. WaLlahu A’lam bi al-Shawab.

Sarang, 8 Rajab 1440 H./ 16 Maret 2019

KH. Muhammad Najih Maimoen

Post Author: ribathdarushohihain

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Show Buttons
Hide Buttons