Site Loader
Toko Kitab

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

Muqaddimah

Besarnya jumlah warga NU menjadi magnet bagi partai-partai politik, terutama setiap kali ada pesta demokrasi seperti pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Warga NU ditarik kesana-kemari oleh kepentingan politik untuk memberikan suara mereka, hingga klaim-klaim dari para kandidat.

Sebagai organisasi NU memiliki khittah (garis perjuangan) di bidang sosial keagamaan, tidak terikat dengan organisasi politik, dan membebaskan warga Nahdliyin menggunakan hak politik secara bertanggung jawab.

Namun hampir semua berpendapat saat ini NU sudah memasuki ranah politik praktis. Padahal, konsep demikian jelas bukan bagian dari khittah NU 1926. Bahkan, dapat disimpulkan NU diberbagai daerah telah dikendalikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dipilihnya Kiai Ma’ruf Amin sebagai calon wapres secara otomatis NU secara keorganisasian telah terjun ke politik. Berdasarkan AD/ART, Kiai Ma’ruf Amin melanggar aturan karena menerima tawaran untuk menjadi pasangan calon Presiden Jokowi di Pilpres. Pasalnya, AD/ART NU melarang Rais Aam dan Ketua Umum PBNU terlibat langsung maupun tak langsung dalam politik praktis. NU saat ini sudah terlibat aktif dalam politik praktis. Bagaimanapun, figur Kiai Ma’ruf tidak bisa lepas dari posisinya sebagai Rais Am PBNU.

Ada beberapa dawuh dan komentar dari para Masyayikh sepuh dan tokoh NU yang banyak ditemukan di berbagai media, di antaranya:

“Kalau NU sudah dijadikan alat, di situ ada indikasi kualat.”(Al-Marhum KH Abdul Hamid Baidlowi)

“NU harus jelas, kalau milik partai ya milik partai, kalau milik PKB ya milik PKB, kalau milik umat ya milik umat, tapi menurut saya, NU harus Nasionalis, harus milik umat, karena ulama adalah pewaris Nabi, dan milik umat.”(KH. Maimoen Zubair)

“Hampir semua berpendapat saat ini NU sudah memasuki ranah politik praktis. Padahal, ia menegaskan, konsep demikian jelas bukan bagian dari khittah NU 1926. Bahkan, dapat disimpulkan NU di berbagai daerah telah dikendalikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).” (KH. Sholahudin Wahid)

“Harusnya NU berkiprah di politik kabangsaan, dan menjadi pengayom buat semuanya. Bukan bermain di politik praktis, dengan pengerahan massa, yang itu tugasnya Parpol.”(KH. Malik Madani)

“Ada perusakan NU dari dalam, NU semakin memihak (politik) makin terkoyak,” (Prof. Dr. H. Ahmad Zahro)

“Pengurus PBNU maupun PBNU secara kelembagaan tidak memberikan contoh pelaksanaan khittah tersebut. NU terseret dalam arus politik. Contohnya adalah pimpinan tertinggi NU, yakni Rais Aam, tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan jabatan politik manapun. Itu termaktub dalam anggaran dasar. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Kiai Maruf Amin,” (H. Choirul Anam)

Penyimpangan di PBNU bukan sekedar penggiringan politik, tetapi sudah masuk wilayah aqidah. Mereka tidak merasa salah, sebaliknya merasa lebih pintar. Pembahasan kata kafir dalam Munas NU, semakin memperjelas ke mana NU akan dicampakkan. Khittah sejatinya untuk kepentingan keagamaan bukan untuk kepentingan politik!

Keputusan Muktamar NU di Situbondo 1984 untuk ‘Kembali ke Khittah 1926’, artinya NU telah membuat keputusan untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Dalam Khittah NU ditegaskan bahwa NU adalah organisasi sosial keagamaan yang berorientasi pada penguatan potensi umat dan bukan organisasi politik yang berorientasi pada kekuasaan.

Dalam buku NU “Jadi Tumbal Politik Kekuasaan” yang ditulis oleh Choirul Anam dijelaskan bahwa pondasi adalah bangunan dasar yang kokoh terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu batu pasir, semen, besi dan sebangsanya. Di atas pondasi inilah didirikan sebuah bangunan rumah (NU) yang kokoh kuat, bisa menjulang dan tahan gempa. Nah, pondasi itulah yang dalam tulisan ini disebut khitthah. Terdiri dari Muqaddimnah (pembukaan), Nawasila (Sembilan dasar/asas), dan Qonun asasi (AD/ART atau UUD). Jadi, jika disebut khitthah, itu berarti dasar pijak atau norma dasar yang terdiri tiga unsur tersebut.

Saat ini, ada upaya perusakan NU dari dalam, bukan hanya politik, tetapi juga soal aqidah. NU semakin memihak (politik), makin terkoyak. Contoh dan bukti nyata kerusakan itu adalah, ketika Kiai Ma’ruf Amin maju sebagai cawapres mendampingi Capres Jokowi dalam Plpres 2019, sudah tentu menyangkut kepentingan seluruh nahdliyin, yang menurut Muqaddimah, harus dimusyawarahkan. Apakah PBNU pernah melakukan musyawarah ulama dalam hal yang amat sangat penting ini? Lalu, kenapa Presiden Jokowi mencomot begitu saja pimpinan tertinggi NU tanpa mendengar suara ulama NU terlebih dulu, apakah karena beliau presiden, sehingga boleh saja melakukan apa yang diinginkan? Ini juga harus dijelaskan kepada ummat NU agar tidak terpecah-belah. Karena fakta saat ini, pimpinan NU di semua level menambah persyaratan baru bagi orang bisa dianggap warga NU jika mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Jika tidak, berarti bukan warga NU dan bahkan dituduh menginjak-injak kepala ulama/kiai atau Islam!

Contoh dan bukti nyata lagi adalah, tiga pembesar: Kiai Ma’ruf Amin, Kiai Miftachul Achyar, Kiai Said Aqil Siraj (SAS), berpidato ke mana-mana bak melakukan indoktrinasi kepada PWNU (tingkat provinsi), PCNU (tingkat kabupaten/kota), dan bahkan sampai ke MWCNU (tingkat kecamatan) serta PR-PRt NU (tingkat desa, kelurahan dan kampung) yang isi pokok pidatonya: Bahwa posisi atau kedudukan NU sekarang ini naik kelas menjadi Ashabul Qoror—setingkat pemangku kewenangan, kebijakan pemerintah atau pemegang kata putus dalam urusan negara/pemerintah. Inilah bukti PBNU telah merenovasi atau mengubah pondasi jatidiri, bentuk, arah dan orientasi gerakan NU ke-arah politik praktis. Sehingga, tampilan NU menjadi semacam kelompok partisan atau penganut parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf.

Padahal dalam Muqaddimah, jelas sekali ditegaskan oleh hadratussyaikh Mbah Yai Hasyim Asy’ari, bahwa jam’iyah NU didirikan di atas pondasi atau landasan kebenaran dan keadilan menurut Islam dan madzahibul arba’ah guna memperjuangkan kebaikan dan kesejahteraan seluruh ummat atau bangsa Indonesia. Dan ingat! Perubahan bentuk tersebut akan diminta pertanggungjawabannya kelak di darul qoror.

Perubahan bentuk NU dari ashabul haq menjadi ashabul qoror berarti mengubah dasar pijak, norma dasar, paradigma atau pondasi bangunan. Sejak awal berdirinya, NU berpijak pada pondasi kebenaran dan keadilan—kuunuu qawwaamiina lillaahi syuhadaa-a bilqisthi, berorientasi pada kewajiban amar ma’ruf nahi munkar guna memperjuangkan kebaikan dan kesejahteraan ummat/bangsa, dan dioperasionalkan/ dilaksanakan dengan cerminan perilaku at-tawasuth (sikap di tengah), al-I’tidal (berlaku adil), at-tawazun (seimbang) dan at-tasamuh (toleran). Dan semua perilaku tersebut merujuk pada kutubus salaf.

Sedangkan perubahan bentuk NU menjadi ashabul qoror, berarti dasar pijakan NU berubah pada kepentingan dan kekuasaan. Orientasinya pun berubah pada soal menang atau kalah. Pelaksanaan atau operasionalnya juga bisa menghalalkan segala cara (menyebar hoax fitnah, permusuhan dan kegaduhan internal maupun eksternal).
Politik merupakan hak pribadi dan seharusnya bukan menunggangi NU. Politik NU harus diletakkan dalam spirit keagamaan dan kebangsaan, bukan menerjunkan diri dalam politik kekuasaan atau politik praktis.

Adapun tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), musawah (setara), dan ‘al-adl (adil) merupakan istilah yang dimunculkan oleh orang-orang NU masa kini yang sangat rentan untuk ditafsirkan dan diselewengkan ke dalam makna pluralisme dan politik liberal.

Mempertanyakan (Lagi) Kekafiran Non-Muslim: Apa Sih Perlunya?

Sebetulnya topik ini beberapa waktu terakhir sudah mulai agak surut, terlebih setelah kontestasi pemilu di Jakarta tahun 2017 kemarin. Setelah pasangan Ahok-Djarot kalah telak melawan pasangan Anies-Sandi, topik non-Muslim dan kafir ini cepat tenggelam ke dasar lautan meski ada sedikit orang yang masih suka mengobok-oboknya lewat berbagai cuitan dan postingan di medsos serta situs media. Namun menjelang pilpres 2019 ini, topik ini mencuat kembali di tengah-tengah publik, menggegerkan panggung kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, serta makin memanaskan suhu politik dan sosial keagamaan.

Baru saja Kamis kemarin (28 Februari 2019) beberapa kalangan dari NU menyelenggaran bahtsul masail yang hasilnya ingin mengangkat kembali wacana usang yang terkubur 2017 lalu, mempermasalahkan penyebutan kafir bagi non-muslim. Para peserta yang hadir menyepakati tidak ingin menggunakan kata kafir kepada non-Muslim, akan tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurutnya, hal demikian menunjukkan kesetaraan status Muslim dan non-Muslim di dalam sebuah negara. Yang menggelitik, mengapa kasus ini dan kasus bahsul masail serupa tentang kepemimpinan non-Muslim tahun 2017 silam selalu dimunculkan menjelang pemilu? Adakah tujuan politik di belakangnya? Apakah dibenarkan memperjuangkan politik lewat degradasi hukum-hukum agama seperti ini? Kenapa yang menjadi Jubir NU dalam masalah ini justru Gembong-gembong Liberal seperti Said Aqil Siradj, Masdar Farid Mas’udi dan Abdul Moqsith Ghozali?

Permasalahan istilah kafir ini sepuluh atau belasan tahun yang lalu tidak ada yang mempermasalahkan, baru pada masa-masa ini menjadi sorotan seakan akan kepentingan mendesak untuk menghapus atau menyingkirkan istilah ‘kafir’ dari terminologi Islam. Padahal kita umat Islam tidak pernah mempertanyakan sebutan non-Muslim kepada kita dengan istilah “domba tersesat”, “Maitrah”, “Abrahmacariyavasa”, dsb. Lagi-lagi Islam yang menjadi obyek ‘otak-atik-gathuk’ kalangan modern, saking begitu takutnya dengan kekuatan akidah dan Syari’ah Islam.

Yang paling membahayakan dari Hasil BM Munas Banjar, wacana penyingkiran kata kafir ini harus diterapkan di semua tempat dan kesempatan. Hakikatnya mereka ingin menghapus kata kafir dari kosakata Islam baik dalam bidang keilmuan, dakwah, dan lain-lain. Nanti orang yang menerangkan atau mengatakan kafir akan dianggap radikal, intoleran, merasa paling benar sendiri, dsb. Ini kalau sampai mewabah ke masyarakat akan sangat berbahaya karena akan menggiring umat Islam untuk membuang istilah kafir bagi non-Muslim, akhirnya menganggap antara Islam dan bukan Islam itu sama saja. Wacana penghapusan kata kafir ini hakikatnya adalah program pluralisme gaya baru.

Lihatlah pernyataan salah satu aktivis liberal Husein Muhammad dalam artikel di Islami.co pada 1 Maret 2019 berikut sehari setelah bahtsul masail NU di Banjar diatas:

“Dalam acara bedah buku “Menemani Minoritas”, karya Dr. A. Najib Burhani, yang lalu saya mengatakan: “Kita perlu merekonstruksi atas sejumlah terminologi keagamaan. Salah satunya adalah kata “Kafir’. Kata ini sangat krusial dalam isu-isu keagamaan dan relasi antar warga negara. Ia mengandung makna peyoratif dan diskriminatif. Dalam konteks relasi sosial ia harus dikembalikan pada makna genuinnya. Yakni orang yang mengingkari atau menolak kebenaran, kebaikan dan keadilan. Jadi ia bukan lagi bermakna suatu identitas komunitas suatu agama selain komunitas agamanya dirinya. Mengenai keyakinan biarlah menjadi urusan dan pilihan individu. Keputusan benar atau tidak diserahkan kepada Tuhan.”

Dari sini sudah kelihatan sekali mau kemana arah penghapusan kata kafir sedikit demi sedikit ini, yakni agenda pluralisme terselubung. Sangat ironis sekali banyak kalangan yang terperdaya akhirnya membebek dengan apa yang mereka lakukan ini. Kalau dahulu liberal hanya bergerilya lewat tulisan, seminar, dan workshop yang sifatnya non-organisatoris dan personal, sekarang virus liberalisme sudah berani muncul di organisasi Aswaja bahkan kalangan pesantren. Na’udzubiLlahi min dzalika.

Menghapus kata kafir sendiri hakikatnya merupakan penentangan terhadap Al-Quran, karena Al-Quran telah mengingkari orang yang menyamakan Islam dengan agama-agama lainnya. Allah Ta’ala berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ [الأنعام : 50]

“Katakanlah: Apakah sama antara orang buta dan orang yang melihat? Apakah kalian tidak berfikir?” (QS. Al-An’am: 50)

Yang dimaksud orang buta disini adalah orang kafir, sedangkan orang yang melihat adalah orang mukmin. (Lihat: al-Qurthubi, al-Jami’ li Alfazh al-Quran, shamela ishdar 3.15, juz 6 hlm. 393; Ibn al-Jauzi, Zad al-Masir, shamela ishdar 3.15, juz 2 hlm. 339)

Mengapa istilah kafir harus dihapuskan lagi di depan orang Islam sendiri meski untuk keperluan dakwah dan pendidikan? Apakah tidak aneh sekali menerjemah kata kafir sebagai muwathinun (warga negara) dan menghapus makna aslinya? Mengapa membela kepentingan orang-orang diluar Islam sampai begitu, tapi dengan saudaranya Muslim malah menakut-nakuti dengan jargon-jargon radikal, intoleran, kolot, kaku, dsb? Dimana letak ghirah Islamiyah mereka?

Tidak Ada Istilah Kafir dalam Negara (?)

Menguatkan lagi keputusan bahtsul masail NU di Banjar diatas, Said Aqil Siradj dalam pidato penutupan Munas NU tersebut berkata, “Dalam sistem kewarganegaraan, pada suatu negara bangsa, dalam bahasa Arabnya, muwathanah. Tidak dikenal istilah kafir… setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, tidak ada istilah kafir untuk warga negara Madinah yang non-Muslim. Ada tiga suku non-Muslim: suku Bani Qainuqa’, Bani Quraizhah, Bani Nadhir disebut non-Muslim, tidak disebut Kafir.”

Lagi-lagi Said Aqil melakukan pembohongan publik. Dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah sudah jelas tertulis bahwa di Piagam Madinah kata kafir tetap disebutkan. Lihat redaksi Piagam Madinah berikut:

وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ

“Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.” (Lihat: Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyyah, shamela ishdar 3.15, juz 1 hlm. 502; al-Raudl al-unuf, shamela ishdar 3.15, juz 2 hlm. 345; Ibn Katsir, al-Sirah al-Nabawiyyah, shamela ishdar 3.15, juz 2 hlm. 321)

Justru yang harus dipertanyakan, darimana Said Aqil mendapatkan kata non-Muslim dari Piagam Madinah? Apa referensinya?

Selain itu, di dalam Al-Qur’an sudah tertulis jelas bahwa kata “kafir” itu mencakup Bani Qainuqa’, Bani Quraizhah, dan Bani Nadhir. Allah Ta’ala berfirman:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (آل عمران: 28)

“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai teman akrab (apalagi pemimpin), melainkan orang-orang beriman.” (Ali Imron: 28)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang penyebutan kafir ketika Nabi Muhammad di Madinah. Lebih benar mana antara omongan seorang SAS jika dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an, hadits dan tafsir ulama salafusshalih?

Impor Pekerja Cina, Komunisme, dan Ancaman Kerapuhan Sosial

Seiring dengan jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat, sedikitnya tercatat 7 juta anak-anak bangsa menganggur. Ironisnya, di tengah kondisi sosial ekonomi yang suram, pemerintah membuka lebar pintu kedatangan warga Cina. Apa pun dalihnya, hal itu telah berhasil menimbulkan keresahan sosial di masyarakat.

Meski ditutup berbagai isu pengalihan, masyarakat tetap menyoroti maraknya pendatang Cina ke Indonesia. Di media sosial ramai istilah: Swasembada Cina. Rasialis? Itu hanyalah standar ganda, sekaligus propaganda memuluskan impor buruh dan imigran gelap asal Cina.

Mengapa rezim sangat dekat dengan Cina sampai mendatangkan warga Cina? Mengapa pula bermesraan dengan Partai Komunis Cina? Munculnya fenomena jutaan buruh China di bumi pertiwi ini, apakah untuk mencoblos salah satu Paslon agar sah pencoblosannya dan diakui sebagai etnis Indonesia baru (komunis gaya baru)? Atau adakah hubungannya dengan caleg-caleg kafir China yang sudah sekian persen menduduki parlemen Indonesia? Atau terkaitkah dengan munculnya status Aliran Kepercayaan dalam e-KTP? Kok bisa-bisanya banyak WNA terdaftar dalam DPT? Ada apa ini? Ini jelas ada campur tangan rezim yang disinyalir ingin menghidupkan Nasakom jilid baru!

Publik tidak lupa penangkapan imigran Cina yang mengebor tanah di area Bandara Halim. Juga maraknya temuan imigran gelap Cina tanpa identitas resmi, tanpa bisa berbahasa Indonesia dan Inggris.

Masyarakat protes keras: ketika ekonomi terpuruk, rakyat tetap dicekik. Ketika PHK massal terjadi di mana-mana, pemerintah malah mempermudah impor tenaga kerja Cina. Saat rakyat dipaksa membayar pajak, pemerintah membuat UU untuk mengampuni pengemplang pajak kelas kakap.

Ketika rakyat Indonesia berkeyakinan terhadap agama, pengerdilan dan penghinaan agama makin terasa. Ketika rakyat punya trauma besar terhadap komunis, pemerintah justru akrab dengan Cina dan partai komunis. Bahkan baru kali ini begitu mudahnya melihat orang menggunakan kaus palu arit di depan umum. Mengapa…?!

Sebagai contoh, Monumen Kresek menjadi saksi bisu kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) saat membantai sejumlah tokoh dan ulama di Madiun. Dalam sejarahnya, mereka yang menjadi korban kekejaman PKI, baik dari tokoh ulama maupun santri dibunuh secara keji, dicambuk, disayat dengan pisau, bahkan juga ada yang dikubur hidup-hidup. Patung yang paling besar menggambarkan bagaimana PKI mengacungkan celurit ingin membantai seorang ulama yang pasrah. Ada pula relief yang menggambarkan seorang warga ditelanjangi dan diseret dengan tangan kaki terikat. “Ada juga seorang kyai yang diikat, diseret, kondisi telanjang. Tak tanggung-tanggung, korban pembantaian PKI kala itu mencapai 1.920 orang, padahal PKI hanya menduduki Madiun selama 13 hari saja, terhitung sejak tanggal 18-30 September 1948.

Kabar akan bangkitnya PKI ini sebenarnya juga pernah dilansir pada tahun 2012 oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso. Ketika itu, 15 Desember 2012, di Markas Kodam Watugong, Semarang, Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso mengatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba membangkitkan PKI. Upaya kebangkitan kembali PKI tersebut, lanjut Hardiono Saroso, sudah terlihat dari statemen pihak-pihak tersebut di publik, yang mencoba “meluruskan” sejarah pemberotakan PKI.

Sejarah pemberontakan G30S/PKI pada 1965 tak bisa diluruskan karena memang telah terbukti kebiadabannya. “Bapak saya tentara sehingga tahu persis kebiadaban PKI sehingga, kalau muncul lagi di Jateng dan DIY, pasti akan saya hancurkan. Kami sudah mengendus adanya indikasi munculnya PKI. Perlu dicatat, jangan coba-coba PKI bangkit di wilayah Jateng dan Yogja, pasti akan saya tumpas dan hancurkan. Hancurkan itu, ngerti? Hancurkan, ya, tak pateni (saya bunuh)”.

Munculnya indikasi adanya PKI di Jawa Tengah dan di Yogya, menurut Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso, dapat dideteksi dari adanya sejumlah kalangan yang menyatakan ingin meluruskan sejarah pemberontakan G30 S/PKI dalam sejarah Indonesia. “Baik di Yogja maupun Jawa Tengah, semua ada indikasi itu.”

Mantan Asisten Operasional Kepala Staf Angkatan Darat ini lebih lanjut menyatakan, pihaknya sudah punya data semua eks anggota PKI di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Memang ada orang lama dan regenerasi baru, tapi kami punya semua datanya.” Beliau mengimbau masyarakat agar bersikap waspada, serta memegang teguh nilai-nilai Pancasila. “Jangan sampai terpengaruh terhadap ajaran komunis dan PKI.”

Sebagaimana kita ketahui bersama, kelompok ‘merah’ yang terdiri dari koalisi PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura ini didukung aliansi Syiah Internasional dan organisasi Syiah Indonesia. Mereka adalah jelmaan PDIP dengan koalisi Nasionalis, Agama dan Komunis atau Nasakom.

Ada kesengajaan dari rezim untuk tidak mengungkap kasus Novel Baswedan. Dalam sebuah wawancara dengan Tempo pada Juni 2017, Novel menyebut banyak orang terlibat dalam penyerangan itu. Keterlibatan itu tak lepas dari perintah jenderal polisi untuk mengaburkan fakta dan bukti peristiwa penyiraman dengan air keras pada 11 April lalu.

Jenderal aktif itu diduga memerintahkan tim penyidik menghapus sidik jari pelaku yang tertinggal di cangkir wadah air keras saat olah tempat kejadian perkara. Jenderal ini juga diduga terlibat dalam sejumlah rencana penyerangan terhadap Novel dan penyidik KPK lain. (tempo, 2 Agustus 2017 )

Kebohongan demi kebohongan dilakukan secara berulang-ulang mulai dari data kebakaran, impor jagung, produksi sawit, kebohongan ganti rugi tol, daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan dengan ragam cara agar kebohongan itu tertanam dalam benak masyarakat sehingga seolah-olah itu benar. Tujuannya jelas untuk meraih kemenangan dengan cara yang tidak fair.

Saat dalam keadaan terpojok, rezim selalu berusaha mengelak dan mencari-cari pembenaran dengan berkelit dan mentakwil-takwil sebagaimana elit-elit NU sekarang yaitu tidak mau mengakui kesalahannya. Pemerintah saat ini yang seringkali salah dalam masalah data dan carut-marutnya penerapan kebijakan. Krisis amanah ilmiah dan moralitas memalukan seperti ini sudah seringkali terulang-ulang sebagaimana dalam tubuh NU. Contoh kongkritnya yaitu ketika NU memutuskan keputusan-keputusan kontroversial seperti melegalkan kepemimpinan non muslim dan penghapusan istilah kafir. Ajaib sekali, karakter keduanya hampir sama persis. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan NU kini telah disetir oleh rezim dengan mengucurkan dana besar lewat program Islam Nusantara. Sungguh naas sekali nasibmu kini, wahai NU, tergadaikan!

Dalam sebuah tulisan yang berjudul Fiqih Politik ISLAM Fauzi Natsir, putra dari bapak M. Natsir mengajak agar umat islam bisa menimbang mudharat dan maslahat syar’i dari pertarungan politik Indonesia hari ini…
Karena Hakekatnya Pemilu thn ini adalah, INDONESIA VS CINA, ISLAM VS SYIAH, TAUHID VS KOMUNIS
Berikut analoginya:

“Koalisi Jokowi-Ma’ruf didukung oleh gerombolan Syi’ah, Ahmadiyah, JIL, aktivis LGBT, keturunan PKI dan gerombolan aktivis medsos nyeleneh seperti Abu Janda, Denni Siregar, dll. Bahkan Ahok si penista agama juga telah resmi bergabung PDIP dan mendukung pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Hanya ada dua kubu yang bertarung, maka yang menang bersama seluruh gerombolan pengusungnya akan menjadi penguasa negeri ini. Jika anda merasa negeri dan umat ini akan baik-baik saja siapapun penguasa mereka kelak, sesungguhnya anda sedang mengigau dan membodohi diri sendiri.”

Dalam sebuah hadits yang shahih, Rasulullah shalallahualaihi wasallam mengingatkan kita:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. رواه احمد وابو داود والترمذي

“Seseorang tergantung agama temannya, maka hendaknya kalian memerhatikan siapakah temannya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)

Prabowo-Sandi mungkin jauh dari kata ideal dari standar syariat. Namun setidaknya kita bisa melihat bahwa orang-orang di sekeliling mereka adalah orang baik. Di sana ada Habib Salim Asseggaf (ketua Majelis Syura PKS), Dr. Hidayat Nur Wahid, HRS, Ustadz Zaitun Rasmin, UBN, UAS, Ustadz Adi Hidayat, Aa Gym, Babe Haikal dan banyak asatidz lainnya.

Bayangkan wajah-wajah yang berada di sekitar Jokowi-Ma’ruf kelak jika mereka menang. Ada Ahok si penista Islam, Ribka si anak PKI, dan ada gerombolan PSI yang terang-terangan menolak syariat. Ade Armando, Abu Janda dan Denni akan tertawa terbahak-bahak. Ada Jalaludin Rahmat dan gembong Syi’ah lainnya yang akan berkonspirasi atas ahlussunnah. Dan banyak lagi wajah-wajah penuh dengan misi dan visi yang akan membawa mudharat untuk Islam.

“Orang yang cerdas bukanlah orang yang tahu mana yang baik dari yang buruk. Akan tetapi, orang yang cerdas adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang lebih buruk dari dua keburukan.”

Ikhtitam

Mari kita berdoa agar supaya negara Indonesia dianugerahi oleh Allah SWT seorang pemimpin yang amanah dan tanggung jawab, Pemimpin yang mensejahterakan rakyat Indonesia terlebih kepada penduduk mayoritas, yakni umat Islam, dengan tidak memusuhi syari’at agama mereka apalagi mengkriminalisasi ulama’nya.

Pemimpin yang spirit kepemimpinannya memprioritaskan kesejateraan ekonomi rakyat, memberantas narkoba, minuman keras, judi, PSK, korupsi dan berbagai bentuk kemaksiatan, lebih-lebih dosa besar (kabairudzzunub).

Masyarakat Indonesia mengidamkan sosok pemimpin yang peduli dan peka terhadap ketinggian moral dan mental bangsanya. Oleh karena itu, ia harus menata aturan-aturan di semua lini lembaga pendidikan, seperti membuat skala prioritas bimbingan akhlak, memisah tempat pengajaran siswa dan siswi, sebagai langkah dini penanganan maraknya pacaran dan prostitusi (perzinaan) di usia dini, sehingga lahirnya anak jadah dan praktek prostitusi dapat diminimalisir. Terpenting lagi ia harus bisa menghentikan produksi kondom, alat seksual yang merupakan jebakan musuh-musuh Islam untuk memasarkan perzinaan.

Jika ingin berkah gemah lipah loh jinawi, Pemimpin negeri ini hendaknya menggalakkan beberapa kebijakan islami, seperti mewajibkan shalat Jum’at di masjid-masjid kampung (bukan di instansi pemerintahan, perusahaan atau mall-mall), puasa Ramadlan, dan menarik zakat 2,5% dari setiap individu yang berpenghasilan kadar satu nishab (kira-kira 40 juta ke-atas pertahun), dan pengelolaannya diserahkan kepada Badan Amil Zakat yang amanah dan kompeten, kemudian penyalurannya juga harus sesuai dengan ketetapan syari’at Islam, al-ashnaf ats-tsamaniyah (bukan untuk infrastruktur apalagi dihutang negara).

Pemimpin tertinggi negara Indonesia harus mensupport serta mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan islami bawahannya, seperti menutup tempat-tempat maksiat (penutupan hotel Alexis), penghentian reklamasi, lokalisasi, LGBT, Bar, perusahaan Miras, sebagaimana yang telah dilakukan Gubernur DKI saat ini, Anies Baswedan. Semoga beliau diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk melawan musuh-musuh Islam yang ada di DPRD Jakarta (PDI, Nasdem dan partai pendukung lainnya). Semoga Bapak Prabowo Sandi bisa meniru langkah Gubernur pilihannya.

Pemimpin harus memperhatikan dan ngopeni aspek-aspek hubungan vertikal rakyatknya, seperti menerapkan peraturan wajib sholat dhuhur-ashar berjamaah bagi PNS, buruh-buruh di kantor dan perusahaan, serta menyediakan fasilitas Ibadah di setiap instansi kenegaraan. Syukur-syukur menyiapkan pembimbing agama yang mentraining tata cara beribadah dan memberikan ceramah keagamaan di waktu senggang.

Mari kita bersama-sama menjadi laskar TPS yang siap mengawal suara dari Desa sampai ke Kecamatan sekaligus menjadi saksi penghitungan suara di Kecamatan, lalu mengawal kotak suara dari Kecamatan sampai Kabupaten dan sekaligus menjadi saksi penghitungan suara di Kabupaten, lalu mengawal kotak suara dari Kabupaten ke Propinsi sekaligus menjadi saksi penghitungan suara di Propinsi, lalu mengawal kotak suara dari propinsi ke KPU pusat melalui rekap maupun pengawasan kotak suara/rekap penghitungannya karena ada potensi kecurangan dengan penggantian kartu suara yang sudah tercoblos paslon satu, jangan sepenuhnya dipercayakan kepada Polisi maupun Panwascam karena lebih berpihak pada petahana.
Dengan ini, insyaallah akan tercipta pemilihan umum yang jujur dan adil untuk Indonesia yang berwibawa, bermartabat, adil, makmur, sejahtera dan berkah. Amin.

على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Sarang, 6 Rajab 1440 H./13 Maret 2019 M.
KH. Muhammad Najih Maimoen

Post Author: ribathdarushohihain

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Show Buttons
Hide Buttons